Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Sabtu, 06 Agustus 2016

Perpajakan Indonesia Edisi 4 Pedoman.Thomas Sumarsan

 Perpajakan Indonesia Edisi 4 – Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru

Judul Buku:Perpajakan Indonesia Edisi 4 – Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru
Pengarang:Thomas Sumarsan, SE., MM
Penerbit:Indeks – Jakarta
Cetakan:Ke - 1
Tahun Terbit:2015
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:436
Kertas Isi:HVS
Cover:Soft
Ukuran:17 x 25
Berat:800
Kondisi:Baru
Harga: Rp     160,000DISKON
Bayar: Rp   127.900
Stock:1

Perpajakan Indonesia Edisi 4 – Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru
Pengarang : Thomas Sumarsan, SE., MM
Penerbit : Indeks – Jakarta

DAFTAR ISI

BAGIAN 1
PENDAHULUAN 1

BAB 1 PENDAHULUAN 3
Definisi Pajak 3
Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya 6
Kedudukan Hukum Pajak 6
Perlawanan terhadap Pajak 8
Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal 10
Azas Pengenaan Pajak 11
Cara Pemungutan Pajak 13
Pertanyaan Bab 1 15

BAGIAN 2
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 17

BAB 2 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPI DAN NOMOR
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NP.PKPI 19
Definisi-definisi 19
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 20
Cara Memperoleh NPWP 21
Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic Registration) 22
Tata Cara Pemindahan Kantor Pelayanan Pajak 23
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP.PKP) 25
Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu 27
Pemberian NPWP dan NP. PKP secara Jabatan 29
Penghapusan NPWP / Pencabutan PKP 29
Saat Hapusnya NPWP dan/atau NP.PKP 33
Pertanyaan Bab 2 34

BAB 3 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 35
Definisi 35
SPT Masa dan SPT Tahunan 35
Fungsi SPT 37
Batas Waktu Pelunasan Pajak yang Terhutang dan Penyampaian Laporan SPT 38
Penyampaian SPT Secara Elektronik (E-SPT) 46
SPT Tidak Lengkap Dianggap tidak Disampaikan 47
Perpanjangan Waktu. Penyampaian SPT Tahunan 47
Bukti Penyampaian Laporan SPT 47
Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT 48
Sanksi Kurungan Tidak Menyampaikan SPT 49
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi atas tidak dilapornya SPT 50
Pembetulan SPT Tahunan PPh 51
Surat Setoran Pajak 53
Pertanyaan Bab 3 54

BAB 4 SURAT KETETAPAN PAJAK DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 55
Penetapan dan Ketetapan Pajak 55
Fungsi Surat Ketetapan Pajak 55
Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak 56
Surat Tagihan Pajak 56
Pembetulan Surat Ketetapan Pajak 60
Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak 61
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 62
Pengembalian Pendahuluan - 63
Pertanyaan Bab 4 66

BAB 5 PENAGIHAN PAJAK, KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI 69
Tindakan Penagihan Pajak 69
Penagihan Seketika dan Sekaligus 71
Keberatan 72
Langkah-langkah dalam Pengajuan Keberatan 72
jangka Waktu Pengajuan Keberatan 73
Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding 74
Imbalan Bunga 74
Gugatan 75
jangka Waktu Pengajuan Gugatan 75
Peninjauan Kembali 75
jangka Waktu Peninjauan Kembali 76
Pertanyaan Bab 5 77

BAB 6 PEMBUKUAN/PENCATATAN BALI WAJIB PAJAK 79
Pengertian 79
Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan 80
Prinsip Taat Azas 81
Stelsel Akrual dan Stelsel Kas/ Accrual Basis and Cash Basis 81
Syarat-syarat Penyelenggaraan Pencatatan 82
Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan 83
Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah 83
Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen 90
Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan 90
Pertanyaan Bab 6 91

BAB 7 PEMERIKSAAN PAJAK, KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 93
Definisi 93
Tujuan Pemeriksaan 93
Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan 94
Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan 95
Tindak Pidana. di Bidang Perpajakan 96
Delik Aduan dan Sanksinya Kepada Pejabat 98
Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga 99
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 100
Wewenang Penyidik 101
Penghentian Penyidikan 102
Pertanyaan Bab 7 103

BAGIAN 3
PAJAK PENGHASILAN 105
BAB 8 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN 107
Definisi 107
Subjek Pajak 108
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri 110
Tidak Termasuk Subjek Pajak 113
Objek Pajak Penghasilan 115
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu 125
Bukan Objek Pajak Penghasilan 127
Pertanyaan Bab 8 136

BAB 9 PENGURANGAN / BIAYA 137
Besarnya Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 138
Kompensasi Kerugian 144
Penghasilan Tidak Kena Pajak 146
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Berbentuk Warisan Yang Belum Terbagi 151
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan 152
Pertanyaan Bab 9 157

BAB 10 AKTIVA TETAP 159
Pembagian Aktiva Tetap 160
Cara Perolehan Aktiva Tetap 162
Penyusutan 166
Pengalihan atau Penarikan Aktiva 175
Amortisasi 176
Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Revaluasi Aktiva Tetap) 178
Tarif Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap 179
Masalah Pajak Lain atas Revaluasi Aktiva Tetap dan Penyajian 179
Angsuran terhadap Pajak atas Aktiva Tetap yang Direvaluasi 180
Pengalihan atas Aktiva Tetap yang Telah Direvaluasi 181
Pertanyaan Bab 10 183

BAB 11 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 185
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 188
Tarif Pajak 190
Penghitungan Pajak yang Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi 191
Penghitungan Pajak Terutang Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 191
Pertanyaan Bab 11 195

BAB 12 HUBUNGAN ISTIMEWA DAN TRANSFER PRICING 197
Hubungan Istimewa 197
Transfer Pricing 199
Pertanyaan Bab 12 209

BAB 13 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 211
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan jasa Giro 212 Bunga/Diskonto Obligasi 213
Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 214
Sewa Tanah dan/atau Tanah/Bangunan 214
Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan 215
Transaksi Penjualan Saham 216
Hadiah Undian 217
jasa Konstruksi 217
Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa            218
Dividen Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 218
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan PPh Pasal 15          218
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan
Final Berdasarkan PPh Pasal 19                     219
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final Berclasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 220
Pertanyaan Bab 13 221

BAB 14 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 223
Definisi 223
Pemotong Pajak 225
Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak 226
Tidak Termasuk dalam Pengertian Pemberi Penghasilan 228
Tidak Termasuk dalam Pengertian Penerima Penghasilan 228
Penghasilan yang Dipotong Pajak 229
Nilai Tukar (KURS) 230
Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh PASAL 21 231 Pengurangan yang Diperbolehkan 231
Tarif dan Penerapannya 234
Tarif Pajak Final 236
Waktu Bayar clan Pelaporan PPh Pasal 21 / 26 238
Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak 238 Penghitungan PPh PASAL 21 atas Penghasilan Teratur 239
Rapel / Kenaikan Gaji Yang Berlaku Surut 240
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun 241 Penghitungan PPh PASAL 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap 242 Penghitungan Kembali PPh PASAL 21 Terutang yang Harus Dilakukan pada Saat Pegawai Tetap Berhenti Bekerja atau Pada Akhir Tahun Pajak 242 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 244
Pertanyaan Bab 14 - 272

BAB 15 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 275
Pemungut Pajak 275
Pengecualian dari Penggenaan PPh Pasal 22 278
Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22 280
Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22 281
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 283
Tarif PPh Pasal 22 atas Impor 283
Tarif PPh Pasal 22 Atas Pembelian yang Dilakukan oleh BUMN/ BUMD Baik yang Menggunakan APBN/APBD atau Tidak 284
Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi 285
Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina 290
Tarif PPh Pasal 22 ATAS Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan 290
Pertanyaan Bab 15 293

BAB 16 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 295
Pengertian 295
Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang
Dipotong PPh Pasal 23 295
Objek PPh Pasal 23 296
Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23 297
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 298
Yang Dimaksud Dengan Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaa Harta, jasa Teknik dan jasa Manajemen 302
Pertanyaan Bab 16 304

BAB 17 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 307
Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri 308
Penentuan Sumber Penghasilan 310
Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Diperbolehkan yang Langsung Berkenaan dengan Penghasilan yang Diterima 311
Kerugian Luar Negeri Tidak Dapat Dikompensasikan dan Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan Dalam Negeri 312
Penghitungan jika Terjadi Rugi Usaha dalam Negeri 315
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara 316
Penghasilan Dalam Negeri yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final 317
Pengurangan Pajak Di Luar Negeri 317
Perubahan Penghasilan Dari Luar Negeri 318
Lebih Bayar Setelah Pembetulan SPT Disebabkan Perubahan Penghasilan Luar Negeri 319
Pertanyaan Bab 17 321

BAB 18 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 323
Definisi 323
Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 323
Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan 324
Angsuran PPh Pasal 25 Jika Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 325
Angsuran PPh Pasal 25 dengan Adanya Kompensasi Kerugian . 326
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Penghasilan Tidak Teratur 327 Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Perubahan Keadan Usaha 328
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Pembetulan SPT Tahunan PPh Yang Menyebabkan Angsuran PPh Pasal 25
Lebih Besar daripada Angsuran PPh Pasal 25 Sebelumnya 328
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Wajib Pajak Baru 330
Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Orang Pribadi 331
Wajib Pajak Bank 333
Wajib Pajak BUMN/BUMD 333
Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan 334
Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh 335
Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 336
Sanksi Atas Terlambat Bayar dan/atau Lapor PPh Pasal 25 337
Pertanyaan Bab 18 338

BAB 19 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 339
Definisi 339
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 340
Objek PPh Pasal 26 340
Tarif dan Sifat Pemotongan 341
Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan SPT MASA Pajak Penghasilan Pasal 26 345 Pengecualian 345
Pertanyaan Bab 19 347

BAB 18 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 323
Definisi 323
Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 323
Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan 324
Angsuran PPh Pasal 25 Jika Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 325
Angsuran PPh Pasal 25 dengan Adanya Kompensasi Kerugian . 326
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Penghasilan Tidak Teratur 327 Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Perubahan Keadan Usaha 328
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Pembetulan SPT Tahunan PPh Yang Menyebabkan Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Besar daripada Angsuran PPh Pasal 25 Sebelumnya 328
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Wajib Pajak Baru 330
Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Orang Pribadi 331
Wajib Pajak Bank 333
Wajib Pajak BUMN/BUMD 333
Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan 334 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh 335
Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 336
Sanksi Atas Terlambat Bayar dan/atau Lapor PPh Pasal 25 337
Pertanyaan Bab 18 338

BAB 19 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 339
Definisi 339
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 340
Objek PPh Pasal 26 340
Tarif dan Sifat Pemotongan 341
Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan SPT MASA Pajak Penghasilan Pasal 26 345
Pengecualian 345
Pertanyaan Bab 19 347
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai 387 P
engembalian Pendahuluan atas PPN Lebih Bayar 389
Penghitungan Atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Atas Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak 391 Pedoman Pajak Pertambahan Nilai Masukan bagi Pengusaha Tertentu 398
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 399
Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak 404
Tempat Terutangnya Pajak 405
Penyerahan yang Dibebaskan dari PPN 406
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung oleh Pemerintah 407

BAB 23 FAKTUR PAJAK 409
Faktur Pajak 409
Saat Pembuatan Faktur Pajak 409
Tata cara penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 411
Faktur Pajak Gabungan 413
Pengecualian Pengisian Faktur Pajak yang Tidak Lengkap Oleh Pedagang Eceran 419
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) 420
Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 421
Restitusi PPN dan PPnBM Untuk Turis 422
Tanggung Jawab Renteng antara Penjual dan Pembeli 424

DAFTAR PUSTAKA 425
INDEKS 429
TENTANG PENULIS 435


Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra