Otonomi Daerah Dan Desentralisasi - Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015, Utang Rosidin

Otonomi Daerah Dan Desentralisasi - Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015, Utang Rosidin

Judul Buku	:	Otonomi Daerah Dan Desentralisasi - Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Pengarang	:	Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H.
Penerbit	:	Pustaka Setia
Cetakan	:	Cetakan Ke-1
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	604
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 24
Berat	:	600
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp   95,000	diskon 20%
Bayar	:	Rp 76,000
Stock	:	1

Otonomi Daerah Dan Desentralisasi – Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Pengarang : H. Utang Rosidin, S.H., M.H.
Penerbit : Pustaka Setia

DAFTAR ISI

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah Daerah
B. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan. Sistem Pemerintahan
C. Pemerintahan dengan Sistem Otonomi Daerah
D. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
E. Prinsip Kedaulatan Rakyat sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah

BAB 2
OTONOMI DAERAH DAN FEDERASI
A. Latar Belakang Pelaksanaan Otonomi Daerah
B. Otonomi Daerah di Negara Kesatuan
C. Status Daerah Otonom dan Daerah Administratif
D. Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah
E. Federahsme-Federasi

BAB 3
SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
A. Warisan Kolonial
B. Masa Pendudukan Jepang
C. Masa Kemerdekaan

BAB 4
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
A. Otonomi Daerah
B. Desentrahsasi
C. Dekonsentrasi
D. Tugas Pembantuan

BAB 5
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Eksekutif Daerah)
C. Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
D. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung
E. Pemihhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD
F. Hubungan antara Legislatif Daerah dengan Eksekutif Daerah
G. Birokrasi Pemerintahan Daerah

BAB 6
PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. jenis-jenis Produk Hukum Daerah
B. Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah
C. Proses Pembentukan Peraturan Daerah
D. Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah
E. Fenomena Pemberlakuan Perda Syariat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

BAB 7
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
A. Hubungan dalam Bidang Kewenangan
B. Hubungan dalam Bentuk Pembinaan dan Pengawasan
C. Hubungan dalam Bidang Keuangan

BAB 8
REFORMASI KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Daerah
B. Redefinisi Reformasi Birokrasi
C. Dinamika Reformasi Birokrasi di Indonesia
D. Peningkatan Kiner a Eksekutif dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
E. Reinventing Government sebagai Alternatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
F. Faktor-faktor yang Memengaruhi Peningkatan Kinerja Birokrasi di Daerah
G. Peran Kontrol Sosial dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi di Daerah

BAB 9
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
A. Paradigms Baru Berpemerintahan
B. Hubungan Prinsip Good Governance dengan Otonomi Daerah
C. Optimahsasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Melalui Penerapan Prinsip Good Governance
D. Peraturan Daerah
E. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

BAB 10
MANAJEMEN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)
D. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
E. Dana Perimbangan
F. Prospek Kebijakan Keuangan Daerah pads Era Global dan Desentralisasi

BAB 11
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan
B. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
C. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ....
D. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi
E. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan

BAB 12
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
A. Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan
B. Prospek Peningkatan Perekonomian Daerah pads Era Global dan Desentralisasi
C. Prinsip-prinsip Pokok dalam Penganggaran dan Manajemen Keuangan Daerah
D. Manajemen Pendapatan Ash Daerah

BAB 13
PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
A. Pajak dan Retribusi Darah sebagai Sumber Pendapatan Daerah
B. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah
C. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
D. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
E. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah
F. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

BAB 14
PENGEMBANGAN DEMOKRASI DI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)
A. Pengembangan Demokrasi di Daerah
B. Konsep Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
C. Dinamika Budaya Politik di Indonesia
D. Perwujudan Demokrasi di Daerah Melalui Pendidikan Politik
E. Perwujudan Negara Kesejahteraan Indonesia di Negara Demokrasi
F. Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

BAB 15
PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERUBAH-UBAH
A. Berbagai Masalah dalam Otonomi Daerah
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article