Judul Buku | : | BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata | |
Pengarang | : | Gatot Supramono | |
Penerbit | : | Rineka Cipta | |
Cetakan | : | Ke-1 | |
Tahun Terbit | : | 2016 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 326 | |
Kertas Isi | : | HVS | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 15 x 23 | |
Berat | : | 400 | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 93,000 | DISKON |
Bayar | : | Rp 78800 | |
Stock | : | 1 |
BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata
Pengarang : Gatot Supramono
Penerbit : Rineka Cipta
DAFTAR ISI
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN
- Pengertian Perusahaan
- Bentuk Perusahaan
- Macam-macam Perusahaan
- Pendaftaran dan Perizinan Perusahaan
BAB 2 PENGERTIAN, ASAS-ASAS, TUJUAN DAN CIRI-CIRI BUMN
- Pengertian BUMN
- Asas-asas BUMN
- Tujuan Mendirikan BUMN
- Ciri-ciri BUMN
BAB 3 LANDASAN HUKUM DAN SEJARAH BUMN
- Pengantar
- Landasan Hukum BUMN
- Sejarah BUMN
BAB 4 PENDIRIAN BUMN
- Pengantar
- Latar Belakang Pendirian BUMN
- Macam-macam BUMN
- Cara Mendirikan Persero
- Cara Mendirikan Perum
BAB 5 ANGGARAN DASAR BUMN
- Pengantar
- Dasar Hukum Anggaran Dasar Persero,
- Pertama Kali Dibuat Pendiri Persero
- Isi Anggaran Dasar Persero
- Perubahan Anggaran Dasar Persero
- Anggaran Dasar Perum
BAB 6 SAHAM BUMN (PERSERO)
- Pengantar
- Pengertian Saham
- Macam-macam Saham
- Saham yang Dikehendaki UUPT
- Saham Berkebangsaan Indonesia
- Prinsip Pemilikan Saham
- Hak-hak Pemegang Saham
- Daftar Pemegang Saham
- Bukti Pemilikan Saham
- Pemindahtanganan Saham
- Saham Dapat Dijaminkan Utang
BAB 7 MODAL BUMN
- Pengantar
- Sumber Modal BUMN
- Waktu Pemisahan Kekayaan Negara
- Macam-macam Modal Persero
- Penyetoran Modal Persero
- Perlindungan Modal Persero
- Penambahan Modal Persero,
- Pengurangan Modal Persero
- Modal Perum
BAB 8 ORGAN TERTINGGI BUMN
- Organ BUMN
- Organ Tertinggi BUMN
- Peraturan yang Berlaku
- Menteri Dapat Memberi Kuasa
- Macam-macam Rapat
- Penyenggara Rapat
- Rapat
- Pengumuman Rapat
- Cara Pemanggilan Rapat
- Kemacetan Penyelenggara RUPS
- Campur Tangan Pengadilan
- Kuasa Menghadiri RUPS
- Kewajiban Membuat Risalah Rapat
BAB 9 DIREKSI BUMN
- Pengantar
- Menjadi Direksi BUMN
- Jumlah Direksi BUMN
- Direksi BUMN Dapat Berasal Dari Independen
- Pengangkatan Direksi Dengan Fit And Proper Test
- Menandatangani Kontrak Manajemen
- Tugas Direksi BUMN
- Kewajiban Direksi Menjalankan Tugas Dengan Itikad Baik
- Kewajiban Direksi Dibidang Penjualan/Penjamin BUMN
- Larangan Bagi Direksi
- Pemberhentian Sewaktu-waktu
- Kasus Pemberhentian Dirut Perum
BAB 10 PENGAWASAN BUMN
- Pengantar
- Organ yang Berwenang Mengawasi
- Persyaratan Menjadi Pengawas BUMN
- Tanga Fit And Proper Test
- Pengangkatan Tidak Bersamaan Direksi
- Tugas Pokok
- Larangan Bagi Pengawas
- Pemberhentian Sewaktu-waktu
BAB 11 PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN SATURN PENGAWASAN INTEREN, SERTA KOMITE-KOMITE DALAM BUMN
- Pengantar
- GCG
- Dasar Hukum GCG
- Prinsip-prinsip GCG
- Satuan Pengawas Interen
- Komite audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Risiko
BAB 12 PENGGUNAAN LABA BUMN
- Pengantar
- Macam-macam Laba
- Disisihkan Untuk Cadangan Lebih Dahulu
- Penggunaan Laba dengan Keputusan RUPS/ Menteri
- Dasar Pembagian Deviden
- Deviden yang Tidak Diambil
BAB 13 RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI
- Keadaan BUMN Tidak Sama
- Restrukturisasi
- Privatisasi
BAB 14 HARTA KEKAYAAN BUMN
- Pengantar
- Asal Harta Kekayaan
- Teori Badan Usaha
- Prinsip UU BUMN
- Prinsip UU Keuangan Negara
- Posisi BUMN
- Kekayaan BUMN Milik BUMN Sendiri
BAB 15 UTANG PIUTANG BUMN
- Pengantar
- Per anjian Utang Piutang
- Pemberian Utang Selalu Diikuti Jaminan
- BUMN Sebagai Kreditur Pemberi Utang
- Lembaga Penyelesaian Utang Piutang Pada Umumnya
- Penyelesaian Utang Piutang BUMN Melalui PUPN
- Ketidak Sinkronan Prinsip UU PUPN Dengan UU BUMN
- Berakibat Ketidakpastian Hukum
- Fatwa Mahkamah Agung
- Pendapat KEMENEG BUMN
- PP No. 33 Tahun 2006 Sebagai Regulasi
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Penyelesaian Piutang Dengan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang
- Penyelesaian Piutang Dengan Eksekusi Barang Jaminan
BAB 16 PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN BUMN
- Pengantar
- Pengertian Sita
- Tujuan Sita
- Macam-macam Sita
- Barang-barang Milik Negara Tidak Boleh Disita
- Penyitaan Kekayaan BUMN Tidak Memerlukan Izin
- Penyitaan Kekayaan BUMN Dalam Praktik
- Penyitaan Terhadap Kekayaan Anak Perusahaan BUMN
- Penyitaan Terhadap Kekayaan Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN
BAB 17 KEPAILITAN BUMN
- Pengantar
- Pengertian Kepailitan
- Persyaratan Pailit
- Permohonan Pailit Pada Umumnya
- Permohonan Pailit Untuk BUMN
- Pengadilan yang Berwenang
- Kenyataan Kepailitan BUMN Dalam Praktiknya
BAB 18 PEMBERIAN KUASA BUMN
- Pengantar
- Pengertian Pemberian Kuasa
- Terikat Syarat Sahnya Perjanjian
- Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa
- Itikad Baik Dalam Pemberian Kuasa
- Pemberian Kuasa Tertulis Untuk Kepentingan Pembuktian.
- Pihak yang Dapat Diberi Kuasa BUMN
- JPN Tidak Dapat Mewakili BUMN
BAB 19 PEMBUBARAN BUMN
- Pengantar
- Peraturan yang Berlaku
- Pembubaran BUMN Dengan PP
- Alasan-alasan Pembubaran BUMN
- Proses Likuidasi BUMN
BAB 20 PENUTUP
- Kesimpulan
- Saran
KEPUSTAKAAN
DAFFAR SINGKATAN
INDEKS
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar