HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN KEKUASAAN Paulus Effendi Lotulung

HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN KEKUASAAN Paulus Effendi Lotulung

Judul	:	HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN KEKUASAAN
Pengarang	:	Paulus Effendi Lotulung
Penerbit	:	Salemba Humanika
Cetakan Ke	:	Jil. 1
Tahun Terbit	:	2013
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	188 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	17 x 24 cm
Berat	:	100 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp91.900 DISKON20%
Bayar	:	Rp73.520

DAFTAR ISI :

BAGIAN PERTAMA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA: PERKEMBANGAN DAN DINAMIKANYA

Eksistensi peraturan dalam perkembangan sejarahnya

Peraturan dalam kaitannya dengan Rechtsstaat republic Indonesia

Meningkatkan kualitas peratun dengan persamaan persepsi dalam penerapan hukum

Perkembangan praktik pengadilan mengenai KTUN sebagai objek gugatan

Fungsi pengawasan dalam kegiatan administrasi Negara

Revitalisasi peratun dalam keitannya dengan RUU administrasi pemerintahan

Kompetensi peratun pascapengesahan RUU administrasi pemerintahan

Peratun di Indonesia dibandingkan dengan peradilan administrasi yang berlaku di berbagai Negara

Aktualisasi kewenangan peratun berkaitan dengan kemajuan teknologi informatika

Tinjuan futuristic terhadap kompetensi dan wewenang mengadili peratun

BAGIAN KEDUA

HAKIM: EKSISITENSI DAN PUTUSANNYA

Mewujudkan putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan

Kebebasan hakim dalam sistem penegakan hukum

Keaktifan hakim dalam proses peradilan

Sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam konteks hakim TUN

Sekilas tentang hakim internasional

BAGIAN KETIGA

MENDORONG KEMANDIRIAAN LEMBAGA PERADILAN

Kemandiriaan kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas public

Kemandiriaan pengadilan

Perspektif fungsi mahkamah agung ke depan

Melalui pembaharuan menuju modernisasi peradilan

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM DAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Penerapan sanksi administrasi dan pembayaran uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN

Tata kepemerintahan yang baik dalam korelasinya dengan hukum administrasi

Aspek yuridis dalam masalah sengketa pilkada

Hak pejabat Negara untuk mengajukan gugatan dalam rangka penegakaan hukum

Potscriptum

SUMBER TULISAN

INDEKS

KEMBALI KEHALAMAN AWAL

Share This Article