BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.Barda Nawawi

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.Barda Nawawi

Judul	:	BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Pengarang	:	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
Penerbit	:	Kencana
Cetakan Ke	:	Cet. 3
Tahun Terbit	:	2011
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	388 hlm
Kertas Isi	:	CD
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	600 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp  82,000	Diskon 15%
Bayar	:	Rp 69.700
Stock	:	1

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU

Pengarang: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB 1 KEBIJAKAN KRIMINAL

Pengertian kebijakan/politik criminal

Hubungan politik kriminal dengan politik sosial

Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan

Implementasi kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan

BAB 2 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Pendahuluan

Pengertian dan ruang  lingkup kebijakan hukum pidana

Masalah pembaruan hukum pidana

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana

BAB 3 UPAYA NONPENAL DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

BAB 4 BEBERAPA ASPEK HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA

Pendahuluan

HAM dalam hukum positif Indonesia

Beberapa aspek HAM dari sudut hukum pidana

BAB 5 POKOK-POKOK PEMIKIRAN BEBERAPA ASPEK BARU DALAM ATURAN UMUM KONSEP KUHP BARU

Pengantar

Pokok pemikiran tentang tindak pidana

Pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana

Pokok pemikiran tentang pidana dan pemidanaan

BAB 6 BEBERAPA ASPEK BARU DALAM KOSNEP KUHP BARU

Pengantar

Beberapa hal baru dalam konsep KUHP baru

BAB 7 SISTEM PEMIDANAAN MENURUT KONSEP KUHP BARU DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA

Pendahuluan

Masalah jumlah atau lamanya ancaman pidana

Masalah peringanan dan pemberatan pidana

Sistem perumusan dan penerapan pidana

BAB 8 POLA PEMIDANAAN MENURUT KUHP DAN KONSEP KUHP

Pengertian dan ruang lingkup pola pemidanaan

Pola jenis sanksi pidana

Pola lamanya pidana

Pola perumusan pidana

BAB 9 MASALAH PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM KONSEP KUHP BARU

Pendahuluan

Jenis dan modifikasi pidnaa perampasan kemerdekaan

Lamanya ancaman pidana perampasan kemerdekaan

Penetapan dan perumusan pidana penjara

Kesimpulan

BAB 10 PIDANA PENJARA TERBATAS: SUATU GAGASAN PENGGABUNGAN ANTARA PIDANA PENJARA DAN PIDANA PENGAWASANN

Pendahuluan

Pengertian dan bentuk pidana gabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan

Latar belakang gagasan pidana penjara terbatas

Pendirian pro dan kontra terhadap gagasan pidana gabungan

Penutup

BAB 11 KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PIDANA PENJARA

Pendahuluan

Dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi

Kebijakan legislative dalam rangka mengefektifkan pidana penjara

BAB 12 KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM KONSEP KUHP BARU

Pengantar

Kebijakan sumber bahan dan pendekatan proses kriminalisasi dalam penyusunan konsep KUHP baru

Kebijakan penggolongan delik dalam konsep KUHP baru

Kebijakan penetapan beberapa delik baru dalam konsep

BAB 13 PERKEMBANGAN DELIK KESUSILAAN DALAM KONSEP KUHP BARU

Pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan

Delik kesusilaan di dalam KUHP dan perkembangan di dalam konsep

Perbandingan delik kesusilaan di berbagai KUHP asing

Kebijakan penuntutan dalam delik kesusilaan

BAB 14 MASALAH SIHIR ATAU SANTET DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pengantar

Pengaturan hukum terhadap masalah sihir

Kriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan masalah sihir atau ilmu gaib

Kebijakan kriminalisasi dan perumusan delik santet dalam konsep KUHP baru

BAB 15 KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DAN SANTET DALAM KONSEP RUU KUHP

Pengantar

Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam konsep KUHP

Kebijakan kriminalisasi masalah santet dalam konsep RUU KUHP

BAB 16 MASALAH AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Pengantar

Penggalian nilai-nilai hukum agama dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional

Delik agama dalam pembaruan hukum pidana nasional

BAB 17 PERKEMBANGAN/ PERUBAHAN FORMULASI KONSEP RUU KUHP 2004-2008

Ruang lingkup perkembangan/ perubahan formulasi

Perkembangan perubahan formulasi pasal 1

Perkembangan perubahan pasal 2

Perubahan formulasi ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat

Perkembangan formulasi bentuk-bentuk tindak pidana

Perkembangan/perubahan formulasi APP


KEMBALI KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article