Judul Buku | : | Peradilan Agama Indonesia – Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama | |
Pengarang | : | Erfaniah Zuhriah, M.H. | |
Penerbit | : | Setara Press – Malang | |
Cetakan | : | Ke - 2 | |
Tahun Terbit | : | 2016 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 216 | |
Kertas Isi | : | CD Plus | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 16 x 23 | |
Berat | : | 300 | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 67,000 | diskon 20 % |
Bayar | : | Rp 53,600 | |
Stock | : | 1 |
Peradilan Agama Indonesia – Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama
Pengarang : Erfaniah Zuhriah, M.H.
Penerbit : Setara Press – Malang
DAFTAR ISI
BAB I
PERADILAN AGAMA
- Pengertian Peradilan dan Pengadilan 1
B . Dasar Hukum Peradilan Agama 5
- Unsur-Unsur Peradilan 6
- Peradilan Islam dan Pengadilan Agama — 10
- Peradilan Sebagai Pranata Sosial 11
- Pranata Hukum dan Pranata Sosial 11
- Kebutuhan Terhadap Pranata Peradilan 14
- Masyarakat dan Peradilan 18
- Masyarakat Islam 18
- Masyarakat Islam, Fiqh, dan Peradilan Islam 20
BAB II
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN
- Kekuasaan Kehakiman 23
B . Undang-Undang Peradilan Agama 34
BAB III
PERADILAN AGAMA MASA KESULTANAN
- Sebelum tahun 1882 39
- Peradilan Agama Kesultanan Jawa 41
- Peradilan Agama Kesultanan Luar Jawa _ 47
BAB IV PERADILAN AGAMA MASA PENJAJAHAN BELANDA (1882-1937)
- Argumentasi Eksistensi Peradilan Agatha_,_„ 54
- Sekitar Lahirnya Staatsblad 1882 — 55
- Pendapat-Pendapat Ahli Hukum Belanda — 56
BAB V
PERADILAN AGAMA MASA PENJAJAHAN JEPANG (1937-1945)
- Melacak Lahirnya Staatsblad 1937-61
- Masa Pemerintahan Jepang 63
BAB VI
PERADILAN AGAMA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1959)
- Pembinaan kepada Kementrian Agama — 66
- Seputar Lahimya UU Nomor 22 Tahun 1948 — 67
- Reaksi Terhadap, Lahimya UU Nomor 19 Tahun 1948 67
- Masa Republik Indonesia Serikat dan UUDS Tahun 1950 69
- Masa Undang-Undang Sementara Tahun 1950 71
- Lahirnya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 71
- Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 1954 72
BAB VII
SEJARAH PERADILAN AGAMA DALAM RENTANG TAHUN 1957-1974
- Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 74
- Lahirnya Peraturan. Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 76
- Lahirnya UU Nomor 19 Tahun 1969 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 78
- Penambahan Kantor dan Cabang Kantor Peradilan Agama 80
BAB VIII
SEJARAH PERADILAN AGAMA DALAM RENTANG TAHUN 1974-1989
- Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 82
- Lahirnya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 85
BAB IX
PERADILAN AGAMA KONTEMPORER: Hubungannya dengan Mahkamah Agung
- Sejarah Mahkamah Agung RI 90
- Hubungan Peradilan Agama dengan MA sampai Tahun 1977_,_, 93
- Hubungan Peradilan Agama dengan MA setelah Tahun 1977 _ 94
BAB X
SUSUNAN HIERARKI BADAN PERADILAN AGAMA
- Susunan Hirarki Peradilan Agama — 100
B . Susunan Organisasi Peradilan Agama — f63
- Hakim Peradilan Agama — 106
- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 115
- Susunan Organisasi Peradilan Tinggi _,,,121
- Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama 124
BAB XI
WEWENANG PERADILAN AGAMA
- Wewenang Relatif Peradilan Agama 129
- Wewenang Absolut Peradilan Agama — 132
BAB XII
TATA CARA BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
- Tata Cara Berperkara dengan Gugata sebagai Hak Prive 141
- Pihak-Pihak — 141
- Prosedur Pengajuan Gugatan — 145
- Pendaftaran Perkara di Pengadilan 155
- Berita Acara Persidangan 157
- Pelaksanaan Persidangan _„+,159
- Pembuktian — 167
BABXIII
PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA
- Produk Hukum Putusan 170
- Produk Hukum Penetapan — 177
BAB XIV
UPAYA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
- Upaya Hukum Banding — 181
- Upaya Hukum Kasasi 189
- Upaya Hukum Peninjauan Kembali _ 198
GLOSARIUM 207
DAFTARPUSTAKA_211
TENTANG PENULIS 215
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar