Judul Buku | : | Hukum dan Sanksi Adat – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana | |
Pengarang | : | Dr. I Dewa Made Suartha, SH, MH | |
Penerbit | : | Setara Press – Malang | |
Cetakan | : | Ke - 1 | |
Tahun Terbit | : | 2015 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 356 | |
Kertas Isi | : | CD Plus | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 16 x 23 | |
Berat | : | 400 | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 78,000 | DISKON |
Bayar | : | Rp 62,300 | |
Stock | : | 1 |
Hukum dan Sanksi Adat – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Pengarang : Dr. I Dewa Made Suartha, SH, MH
Penerbit : Setara Press – Malang
Daftar Isi
BAB I
Urgensi Perumusan Sanksi Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana --1
BAB II
Kerangka Konsepsional dalam Merumuskan Sanksi Pidana Adat -- 16
- Konsep Hukum. --16
- Konsep Karakteristik Sanksi Adat – 20
- Konsep Masyarakat Hukum. Adat -- 28
- Konsep Hubungan Penetapan. Sanksi Pidana dengan. Tujuan – 30
BAB III
Desa Pakraman dan Eksistensi Hukum Adat – 41
- Konsep Desa Pakraman – 44
- Konsep Wewenang Desa Pakraman di Bali dalam Hubungannya Kekuasaan Kehakiman -- 46
BAB IV
Teori Pemidanaan – 64
- Teori dan Tujuan Pemidanaan -- 64
- Macam-Macam Teori Pemidanaan – 65
- Sanksi Adat dan Tujuan Pemidanaan -- 82
- Teori Autonomous Self-Regulation -- 89
- Teori Pembangunan. Hukum. -- 101
BAB V
Gagalnya Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Adat -- 109
- Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Dapat Memuaskan Masyarakat Adat di Bali -- 109
- Pluralisme Hukum di Indonesia Sebagai Faktor yang Membedakan Rasa Keadilan. Masyarakat -- 129
- Adanya Lebih dari Satu Hukum yang Berlaku dalam Suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia -- 129
- Perbedaan Sistem Hukum Pidana dan Hukum Adat -- 132
- Perbedaan Hakikat Sanksi Pidana dan Sanksi Adat -- 134
- Perbedaan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat – 144
- Perbedaan Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana (Pemidanaan) Menurut KUHP dan Tujuan Penjatuhan Sanksi Adat (Penghukuman) Menurut Hukum Adat -- 147
BAB VI
Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat di Bali --162
- Faktor-Faktor Yang Memperkuat Peranan Sanksi Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Adat di Bali – 162
- DesaAdat/Pakraman Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat -- 162
- Tindak Pidana Adat dalam Hukum Adat Bali -- 198
- Sanksi Adat dalam Hukum Adat Bali – 210
- Pola Penjatuhan Sanksi/Penerapan. Sanksi Adat di Bali – 217
- Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian. Kasus Tindak Pidana Adat Melalui Lembaga yang Berwenang di Bali – 220
- Faktor-Faktor yang Memperlemah Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian. Tindak Pidana Adat di Bali – 269
BAB VII
Prospek Kebijakan Hukum Pidana dalam Merumuskan Sanksi Kasus Tindak Pidana Adat – 277
- Hakikat Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional — 277
- Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pejahatan 282
- Asas Legalitas dan Hukum Pidana (Sanksi) Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional -- 294
- Dasar Perumusan dan Pemilihan Jenis Sanksi Pidana -- 305 Glosarium – 327
Daftar Pustaka – 334
Sekilas Tentang Penulis -- 356
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar