Judul Buku | : | Pidana Kehutanan – Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan | |
Pengarang | : | Dr. Wartiningsih, SH., M. Hum. | |
Penerbit | : | Setara Press – Malang | |
Cetakan | : | Ke - 1 | |
Tahun Terbit | : | 2014 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 183 | |
Kertas Isi | : | HVS | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 16 x 23 | |
Berat | : | 300 | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 63,000 | DISKON |
Bayar | : | Rp 50,300 | |
Stock | : | 1 |
Pidana Kehutanan – Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan
Pengarang : Dr. Wartiningsih, SH., M. Hum.
Penerbit : Setara Press – Malang
DAFTAR ISI
BAB I KONSEP PENGELOLAAN HUTAN —1
BAB II KETERLIBATAN PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN _10
- Pejabat kehutanan sebagai Subjek Hukun dan Pelaku Penegak Hukum 11
- Motif Tindak Pidana Kehutanan dalam Konsep Negara Hukum dan Teori Anomi 20
- Pengaturan Norma Tindak Pidana bagi Pejabat di Beberapa Negara 27
- Brazil 37
- NSW-Australia 42
- Republic of South Africa 46
- Perumusan Norma tentang Perbuatan Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 49
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50
- Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara 52
- Perbandingan Jenis Perbuatan Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan antara Indonesia dengan Negara Lain 60
BAB III PERUMUSAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN JABATAN —65
- Urgensi Perumusan Perbuatan Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 67
- Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 70
- Konsep Perumusan Perbuatan Pidana bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 75
- Konsep Perumusan dan Acuan Yuridis 91
- Kajian Teoritik 98
- Alasan Sosiologis _120
- Kajian Filosofis 122
- Jenis Sanksi Pidana yang Dapat Ditetapkan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 123
- Acuan Yuridis _126
- Kajian Teoritik 127
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BALI PEJABAT PUBLIK-129
- Menentukan Unsur Kesalahan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 129
- Penyertaan dalam Tindakan Pidana Kehutanan 131
- Tujuan Pemidanaan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 136
- Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan Bertanggung Jawab Secara Pribadi (Individual Responbility)-145
- Acuan Yuridis _151
- Kajian Teoritik _152
- Kajian Filosofis 157
- Kajian Prektik Hukum 157
GLOSARTUM —172
INDEKS 178
DAFTAR PUSTAKA _179
SEKILAS TENTANG PENULIS 184
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar