Politik Hukum Amran Suadi

Politik Hukum Amran Suadi

Judul Buku	:	Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah
Pengarang	:	Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. – Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Penerbit	:	Kencana
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2016
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	548
Kertas Isi	:	book paper
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23
Berat	:	600
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp187,000	DISKON20%
Bayar	:	Rp     149600
Stock	:	1

Politik Hukum – Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah

Pengarang : Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. – Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Penerbit : Prenadamedia Group

DAFTAR  ISI

BAB 1 POLITIK HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA ISLAM SERTA EKONOMI SYARIAH

1. Sistem Hukum Nasional
2. Politik Hukum Indonesia
3. Pendekatan Sistem Hukum

BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA DARI  MASA KE MASA

1. Pendahuluan.
2. Hukum Perdata Islam Pra-Kemerdekaan
3. Masa Prakolonial.
4. Penjajahan Belanda
5. Masa Penjajahan jepang
6. Hukum Perdata Islam Pasca-Kemerdekaan
7. Masa Awal Kemerdekaan
8. Masa Orde Lama
9. Masa Orde Baru
10. Reformasi

BAB 3 BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

1. Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perceraian di Indonesia
2. Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam
4. Eksistensi dan Peranan. Pengadilan Agama Menangani Perkara KDRT Berta Perspektif Pembaruan Hukum Islam dalam, Penghapusan KDRT
5. Pengangkatan Anak dan Hadhanah
6. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak
7. Prinsip-prinsip Umum dalam Pengangkatan Anak
8. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengangkatan Anak
9. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
10. Landasan Filosofis Pengangkatan Anak
11. Landasan Yuridis, Pengangkatan Anak
12. Pembaruan Hukum Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
13. Eksistensi dan Perlindungan terhadap Anak di Bawah Perwalian
14. Sanksi atas Kejahatan Terhadap Anak Angkat
15. dan Pengangkatan Anak
16. Hak dan Kewajiban Anak Angkat
17. Perkembangan Perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
18. Pengertian dan Ruang Lingkup Wakaf
19. Praktik Perwakafan di Indonesia
20. Dimensi Perlindungan Harta Wakaf
21. Prinsip-prinsip Terpenuhinya Kriteria Wakaf
22. Penentuan Benda Wakaf
23. Ikrar Wakaf
24. Penerapan Fikih Wakaf di Indonesia
25. Implementasi Yuridis Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia
26. Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia
27. Prosedur Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
28. Jenis Perkara Wakaf di Indonesia
29. Pembuktian dan Penyelesaian Perkara Istbat Wakaf
30. Hak Penguasaan Yuridis atas Tanah Wakaf
31. Prosedur Peralihan Tanah Wakaf
32. Penyebab Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf
33. Perkembangan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
34. Eksistensi Zakat dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat
35. Perkembangan Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
36. Penyelesaian Sengketa Zakat di Pengadilan Agama

BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAT) DI INDONESIA

1. Pengertian, Sumber Hukum, Tujuan Hukum, Prospektif, dan Kualifikasi Hukum Pidana Islam
2. Pengertian
3. Sumber Hukum Pidana Islam
4. Tujuan Hukum Pidana Islam
5. Kualifikasi Tindak Pidana
6. Asas-asas Hukum Pidana Islam
7. Munculnya Hukum Pidana Islam
8. Hukum Pidana pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia
9. Samudera Pasai
10. Demak
11. Mataram Islam
12. Banten
13. Kerajaan Banjar
14. Kesultanan Ternate dan Tidore
15. Hukum Pidana Islam pada Masa Penjajahan
16. Hukum Pidana Islam pada Masa Kemerdekaan sampai Era Reformasi
17. Potret Hukum Pidana Positif di Indonesia
18. Jenis Perkara Wakaf di Indonesia
19. Pembuktian dan Penyelesaian Perkara Istbat Wakaf
20. Hak Penguasaan Yuridis atas Tanah Wakaf
21. Prosedur Peralihan Tanah Wakaf
22. Penyebab Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf
23. Perkembangan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
24. Eksistensi Zakat dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat
25. Perkembangan Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
26. Penyelesaian Sengketa Zakat di Pengadilan Agama

BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAT) DI INDONESIA

1. Pengertian, Sumber Hukum, Tujuan Hukum, Prospektif, dan Kualifikasi Hukum Pidana Islam
2. Pengertian
3. Sumber Hukum Pidana Islam
4. Tujuan Hukum Pidana Islam
5. Kualifikasi Tindak Pidana
6. Asas-asas Hukum Pidana Islam
7. Munculnya Hukum Pidana Islam
8. Hukum Pidana pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia
9. Samudera Pasai
10. Demak
11. Mataram Islam
12. Banten
13. Kerajaan Banjar
14. Kesultanan Ternate dan Tidore
15. Hukum Pidana Islam pada Masa Penjajahan
16. Hukum Pidana Islam pada Masa Kemerdekaan sampai Era Reformasi
17. Potret Hukum Pidana Positif di Indonesia
18. Pengaruh Dinamika Ekonomi Syariah Terhadap Pengadilan Agama di Indonesia
19. Kontrak Komersial dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Akad-Akad Kontemporer
20. Kontrak Komersial dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
21. Akad-akad Kontemporer dalam Ekonomi Syariah
22. Upaya Class Action di Bidang Perwakafan, Zakat, Ekonomi Syar Dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan

UU Hak Tanggungan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Class Action
2. Class Action Bidang Perwakafan
3. Class Action Bidang Zakat
4. Class Action Bidang Ekonomi Syariah
5. Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif dalam Rangka Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
6. Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif
7. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

PARA PENULIS

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article