Penegakan Hukum Di Indonesia.Bambang Waluyo

Penegakan Hukum Di Indonesia.Bambang Waluyo

Judul Buku	:	Penegakan Hukum Di Indonesia
Pengarang	:	Bambang Waluyo
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2016
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	292
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23
Berat	:	500
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       78,000	DISKON
Bayar	:	Rp       62,300
Stock	:	1

Penegakan Hukum Di Indonesia

Pengarang : Bambang Waluyo

Penerbit : Sinar Grafika

DAFTAR  ISI

BAB 1 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA DAN DI INDONESIA

1. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan di In‑

donesia

1. Latar Belakang
2. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia, Sejarah Ke‑

lahiran dan Perkembangannya

3. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
4. Konsepsi tentang HAM
5. Perlindungan Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja

sama

1. Asas-Asas dan Tujuan Hukum
2. Hak-Hak dan Kewajiban Subjek Hukum
3. Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama
4. Perhndungan Hukum Bagi Terpidana Mati dan Masya­rakat atas Berlarut-larutnya Eksekusi Hukuman Mati
5. Dasar Penerapan. Hukuman Mati
6. Kontroversi Penerapan Hukuman Mati
7. Pelaksanaan Eksekusi yang Berlarut-larut
8. Eksekusi yang Cepat
9. Keadilan dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung
10. Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan
11. Keabsahan Putusan Mahkamah Agung
12. Jaksa Selaku Eksekutor

BAB 2 PENEGAKAN HUKUM MELALUI PEMBERAN­TASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Strategi Komprehensif Optimalisasi Pemberantasan Korupsi  R Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian

Uang

1. Tindak Pidana Penctician. Uang
2. Penegakan Hukum TPPU yang Belum Optimal
3. Langkah Optimalisasi Penegakan Hukum TPPU
4. Peran Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor
5. Hubungan Kejaksaan dengan Pengadilan Tipikor
6. Tipikor (Cita dan Realita)
7. Kejaksaan (Tantangan dan Peluang)
8. Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Tata Ke­lola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
10. Good Governance dan Penegakan Hukum

BAB 3 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PE­NEGAKAN HUKUM
A. Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemi‑

danaan di Indonesia

1. Sistem Pemidanaan yang Berlaku di Indonesia
2. Definisi, Konsepsi, dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice
3. Landasan Historis, Filosofis, dan Sosiologis Pene­rapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana
4. Korelasi dan Relevansi Restorative Justice dengan Hak Asasi Manusia, Hukum Agama dan Budaya Masya­rakat
5. Signifikansi dan Urgensi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia
6. Kebijakan Legislatif Terkait dengan Penerapan Res­torative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
7. Restorative Justice dan Kebijaksanaan Menuntut dalam

Bingkai Negara Hukum

1. Negara Hukum dan Demokrasi
2. Pendekatan Restorative Justice
3. Asas Kebijaksanaan Menuntut
4. Restorative Justice dan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar

Pengadilan

1. Restorative Justice sebagai Alternative Dispute Resolution
2. Prinsip, dan Model Penerapan. Restorative Justice
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan
4. Praktik Pendekatan Restorative Justice dalam Penyele­saian Perkara Pidana di Beberapa Negara
5. Aspek Legalitas Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Luar Pengadilan
6. Aktualisasi Penyelesaian. Perkara Pidana di Luar Peng­adilan oleh Kejaksaan
7. Eksistensi dan Fungsi Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan
8. Keadilan Restoratif dan Sistem Diversi Menjadi Model dan. Acuan

BAB 4 KEJAKSAAN SEBAGAI UNSUR PENEGAK HUKUM A. Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia

2. Kedudukan Kejaksaan
3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Jaksa Agung
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan
5. Perkembangan dan Penerapan Teori Kewenangan dalam Penegakan Hukum oleh Kejaksaan
6. Pengertian Kekuasaan, Kewenangan, dan Wewenang
7. Sumber dan Jenis Kewenangan serta Karakteristiknya
8. Relevansi Teori Kewenangan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
9. Urgensi Teori Kewenangan dalam Penegakan Hu­kum dan Kaitannya dengan Kewenangan Penuntutan yang Dimiliki Jaksa
10. Reformasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan

Republik Indonesia

1. Pembinaan Manajemen SDM Kejaksaan RI
2. Proses Awal Menjaring SDM Kejaksaan RI yang

Berkualitas .

3. Pengembangan SDM Aparatur Kejaksaan
4. Penugasan Pegawai
5. Pengembangan Pola Karier Menuju Penguatan Jen jang Karier Pegawai Kejaksaan RI yang Berkepastian

dan Berkeadilan

6. Aparatur Sipil Negara
7. Open Recruitment Antara Harapan dan Kenyataan
8. Aktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam

Rangka Pembinaan Karakter Bangsa

1. Pancasila sebagai Acuan Penegakan Hukum
2. Urgensi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pember­lakuan Hukum Masyarakat
4. Hubungan Pemberlakuan Hukum dengan Pene‑

gakan Hukum

2. Peran Hukum dalam Masyarakat
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dan Pemberlakuan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article