Kebijakan Komunikasi: Konsep,Hakekat dan Praktek,Ana Hadhya Abrar

Kebijakan Komunikasi: Konsep,Hakekat dan Praktek,Ana Hadhya Abrar

Judul Buku	:	Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek
Pengarang	:	Ana Hadhya Abrar
Penerbit	:	Gava Media
Cetakan	:	Cetakan Ke-1
Tahun Terbit	:	2008
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	145
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	14 x 20
Berat	:	250
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     29,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp  24.650
Stock	:	1

Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek

Pengarang : Ana Hadhya Abrar

Penerbit : Gava Media

Daftar Isi        

Bab 1

Pendahuluan

Bab 2

Makna dan Tujuan Kebijakan Komunikasi

2. 1. Makna Kebijakan Komunikasi

2.2. Tujuan Kebijakan Komunikasi

Bab 3

Jenis-Jenis Kebijakan Komunikasi

3.1. Undang-Undang

3.2. Peraturan Pemerintah

3.3. Keputusan Presiden

3.4. Instruksi Presiden

3.5. Surat Keputusan Menteri

3.6. Peraturan Daerah

Bab 4

Proses Pembuatan Kebijakan Komunikasi

4.1. Merumuskan Masalah Untuk Kebijakan Komunikasi

4.1.1. Menyangkut kepentingan masyarakat luas

4.1.2. Serius

4.1.3. Potensial menjadi serius

4.1.4. Ada peluang untuk memperbaiki

4.2. Memformulasikan Kebijakan Komunikasi

Bab 5

Pean Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan Komunikasi

5.1. Kelemahan PP No. 9/2005

5.2. Panduan Pembuatan Kebijakan Komunikasi

5.3. Antara Dominasi dan Akomodasi Aspirasi

Bab 6

Sumber Kebijakan Komunikasi

6.1. Sumber Struktural/ Legal Formal

6.2. Sumber Sosio-Kultural

Bab 7

Kebijakan Komunikasi Menggunakan Media

7.1. Undang-Undang Tentang Pers

7.2. Undang-Undang Tentang Film

7.3. Arti Penting Undang-Undang Telematika

Bab 8

Kasus Kebijakan Komunikasi di Indonesia

8.1. Arah Formulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Yang Kurang Jelas

8.1.1. Anatomi UU No. 32 Tahun 2002

8.1.2. Masalah yang direspons UU No. 32 Tahun 2002

8.1.3. Masalah yang ditimbulkan UU No. 32 Tahun 2002

8.1.4. Arah formulasi UU No. 32 Tahun 2002

8.1.5. Arah formulasi kebijakan komunikasi yang ideal

8.2. Pembahasan Kebijakan Telematika yang Tak Kunjung Selesai

8.2.1. Tidak menghambat kebebasan masyarakat mengontrol informasi

8.2.2. Kebijakan lain yang berkaitan dengan telematika

8.2.3. Sikap pemerintah mengenai kebijakan telematika

Bab 9

Penutup

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article