Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Sabtu, 26 Maret 2016

Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini.Anastasia Diana Dan Lilis Setiawati

Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini Disertai CD

Judul Buku:Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini Disertai CD
Pengarang:Anastasia Diana & Lilis Setiawati
Penerbit:ANDI
Cetakan:Edisi 1
Tahun Terbit:2014
Bahasa:Indonesia
Jumlah Halaman:636
Kertas Isi:HVS
Cover:Soft
Ukuran:19 x 23
Berat:1100
Kondisi:Baru
Harga: Rp  155,000DISKON
Bayar: Rp 123.900
Stock:1


Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini Disertai CD
Pengarang : Anastasia Diana & Lilis Setiawati
Penerbit : ANDI


DAFTAR ISI

BAB  1 KETENTUAN UMUM BAN TATA CARA PERPAJAKAN
  1. SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA
  2. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
  3. PENYETORAN PAJAK
  4. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
  5. WAKIL WP UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
  6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
  7. PEMBETULAN
  8. PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI
  9. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
  10. BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN PAJAK
  11. IMBALAN BUNGA
  12. GUGATAN WAJIB PAJAK
  13. KEBERATAN WAJIB PAJAK
  14. PENGAJUAN BANDING OLEH WAJIB PAJAK
  15. VERIFIKASI
  16. PEMERIKSAAN PAJAK
  17. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
  18. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
  19. HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK
  20. KEWAJIBAN PEJABAT PAJAK
  21. KETENTUAN MENGENAI PIHAK KETIGA YANG TERKAIT DENGAN WAJIB PAJAK
  22. SANKSI PIDANA PERPAJAKAN

BAB 2 SURAT PEMBERITAHUAN
  1. FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN
  2. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
  3. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN
  4. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
  5. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
  6. SURAT PEMBERITAHUAN MASA
  7. PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK
  8. SANKSI ADMINISTRASI BILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN
  9. PELAPORAN BEBERAPA MASH PAJAK DALAM SATU SPT MASH OLEH WP KRITERIA TERTENTU
  10. PERKECUALIAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT
  11. PEMBETULAN SPT OLEH WAJIB PAJAK
  12. SANKSI ATAS SPT YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP
  13. KASUS 1 (SPT 1770 S)
  14. KASUS 2 (SPT 1770) KASUS 3 (SPT 1771)  P. KASUS 4 (LAMPIRAN 7A SPT 1771)
  15. KASUS 5 (SPT MASH PPN I I 11)

BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM
  1. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
  2. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
  3. BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
  4. OBJEK PAJAK PENGHASILAN
  5. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN
  6. DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN PKP
  7. PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
  8. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 MAT (2) / PAJAK FINAL
  9. FASILITAS PERPAJAKAN
  10. PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

BAB 4 PAJAK PENGRASILAN WAJIB  PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
  1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH  DAN MEMELIHARA PENGHASILAN
  2. PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
  3. PENYUSUTAN
  4. AMORTISASI
  5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
  6. PENGHASILAN SUAMI-ISTERI
  7. TARIF PAJAK PENGHASILAN
  8. PERSEDIAAN
  9. PERHITUNGAN PKP DAN PPH TERUTANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN BADAN
  1. SUBJEK PAJAK BADAN
  2. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN. MENAGIH. DAN MEMELIHARA PENGHASILAN
  3. PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
  4. PENYUSUTAN
E .   AMORTISASI
  1. PERSEDIAAN
  2. PENGHASILAN KENA PAJAK
  3. TARIF PAJAK PENGHASILAN
  4. OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP (BUT)
  5. PENGHINDARAN PAJAK DAN HUBUNGAN ISTIMEWA
  6. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
  7. PERTUKARAN, DAN PENGALIHAN HARTA
  8. SEWA GUNA USAHA
  9. KOREKSI FISKAL BALI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI

BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
  1. WAJIB PAJAK PPH PASAL 21
  2. BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 21
  3. PEMOTONG PPH PASAL 21
  4. BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21
  5. OBJEK PPH PASAL 21
  6. BUKAN OBJEK PPH PASAL 21
  7. BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSION
  8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
  9. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
  10. TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA
  11. CARA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG
  12. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
  13. CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
  1. PEMUNGUT DAN OBJEK PPH PASAL 22
  2. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
  3. BESAR PUNGUTAN. SAAT TERUTANG, DAN PELUNASAN PPH PASAL 22
  4. PENYETORAN PPH PASAL 2 2

BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
  1. OBJEK DAN TARIF PPH PASAL 2 3
  2. BUKAN OBJEK PPH PASAL 23
  3. PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH 23
  4. SAAT TERUTANG, PENYETORAN. DAN PELAPORAN PPH PASAL 23
  5. BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 2 3

BAB 9 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
  1. SYARAT PENGKREDITAN PAJAK DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN
  2. PENGGABUNGAN PENGHASILAN
  3. PERLAKUAN TERHADAP KERUGIAN DI LUAR NEGERI
  4. BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
  5. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
  6. PERMOHONAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI
  7. PEMBETULAN SPT TAHUNAN

BAB  10 PAJAK PENGRASILAN PASAL 26
  1. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 26
  2. TARIF PEMOTONGAN DAN DASAR PENGENAAN PPH PASAL 26
  3. PEMOTONG PPH PASAL 26
  4. SAAT TERUTANG DAN PENYETORAN PPH PASAL 26
  5. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

BAB 11 PAJAK PERTAMBARAN NILAI  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  1. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
  2. PENGUSAHA KENA PAJAK
  3. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
  4. TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
  5. DASAR PENGENAAN PAJAK KHUSUS
  6. PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN
  7. RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN
  8. SAAT DAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
  9. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG SERTA PENYAMPAIAN SPT MASH PPN
  10. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
  11. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  12. FAKTUR PAJAK
  13. PEMUNGUT PPN
  14. VAT REFUND
  15. TANGGUNG JAWAB RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK

BAB  12 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  1. OBJEK PAJAK
  2. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
  3. SUBJEK PAJAK
  4. NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  5. TARIF PAJAK
  6. DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
  7. SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
  8. PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, SPOP, DAN SPPT
  9. SURAT KETETAPAN PAJAK
  10. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
  11. TEMPAT PEMBAYARAN
  12. PENGURANGAN PAJAK
  13. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN/ PEMBATALAN SPPT, SKP ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR
  14. PERMOHONAN UNTUK MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN PBB
  15. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  16. PENGAJUAN KEBERATAN
  17. JABATAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PAJAK
  18. KETENTUAN PIDANA
  19. OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN
  20. OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN
  21. OBJEK PAJAK DALAM BIDANG PERTAMBANGAN
  22. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

BAB 13 BEA METERAI
  1. OBJEK BEA METERAI
  2. BUKAN OBJEK BEA METERAI
  3. SUBJEK PAJAK
  4. DOKUMEN PERBANKAN YANG DIKENAKAN BEA METERAI
  5. SAAT TERUTANG BEA METERAI
  6. BENDA METERAI DAN CARA PELUNASANNYA
  7. SANKSI ADMINISTRASI
  8. PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
  9. KETENTUAN KHUSUS
  10. KETENTUAN PIDANA

BAB 14 CONTOH SOAL BREVET BESERTA PENYELESAIANNYA
SOAL BREVET A
SOAL BREVET B

GLOSARIUM

DAFTAR PUSTAKA

CD SUPLEMEN
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN  KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN
PBB SEKTOR PERKEBUNAN
PENGELOMPOKAN JENIS HARTA BERWUJUD
SOAL BREVET MANDIRI

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra