Judul Buku | : | Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah | |
Pengarang | : | Dwiyanto Indiahono | |
Penerbit | : | Gava Media | |
Cetakan | : | Cetakan Ke-1 | |
Tahun Terbit | : | 2009 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 197 | |
Kertas Isi | : | HVS | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 14 x 21 | |
Berat | : | 300 | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 36,500 | diskon 20% |
Bayar | : | Rp 29,200 | |
Stock | : | 1 |
Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Pengarang : Dwiyanto Indiahono
Penerbit : Gava Media
Pengarang : Dwiyanto Indiahono
Penerbit : Gava Media
Daftar Isi
BAB I Pembangkangan Publik dan Ketukan Hati Nurani: Suatu Pendahuluan
Ketukan Hati Nurani
Pembangkangan Publik dan Ketukan Nurani
Ketukan Hati Nurani
Pembangkangan Publik dan Ketukan Nurani
BAB II Menanti Pendidikan Nasional "Naik Kelas"
Esensi Pendidikan
Pendidikan Tinggi Pro Wong Miskin
Perguruan Tinggi Negeri: Jangan Naikkan SPPL
BHPMN dan Kemungkinan Pemberian Subsidi Silang
PTN dan BHPMN? Yang Penting Pro Orang Miskin
Mana yang 20 Persen ?
Sekolahmu Bukan Sekolahku
Komite Sekolah dan Alih-Alih Demokrasi
Ada Apa Ketika Sekolah Dibangun?
Anggaran Pendidikan dan Anggaran "Foya-Foya"?
Tantangan untuk Pemerintah dan Komitmen kepada Publik (yang Miskin)
Esensi Pendidikan
Pendidikan Tinggi Pro Wong Miskin
Perguruan Tinggi Negeri: Jangan Naikkan SPPL
BHPMN dan Kemungkinan Pemberian Subsidi Silang
PTN dan BHPMN? Yang Penting Pro Orang Miskin
Mana yang 20 Persen ?
Sekolahmu Bukan Sekolahku
Komite Sekolah dan Alih-Alih Demokrasi
Ada Apa Ketika Sekolah Dibangun?
Anggaran Pendidikan dan Anggaran "Foya-Foya"?
Tantangan untuk Pemerintah dan Komitmen kepada Publik (yang Miskin)
BAB III Sistem Penganggaran Publik: Ma(mp)ukah Pemerintah Daerah?
Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran Berbasis Partisipasi
Mungkinkah Memadu Kedua Anggaran?
Ma(mp)ukah Pemerintah Daerah?
Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran Berbasis Partisipasi
Mungkinkah Memadu Kedua Anggaran?
Ma(mp)ukah Pemerintah Daerah?
BAB IV Belajar (Menjadi Orang) Miskin dari Anggota DPR
Aktor Rasional
Belajar Menuntut
Elitisme Kebijakan Publik
Sulitnya Logika Pro-Poor Policy
Logika Pro-Poor Policy dan Komitmen Administrator
Aktor Rasional
Belajar Menuntut
Elitisme Kebijakan Publik
Sulitnya Logika Pro-Poor Policy
Logika Pro-Poor Policy dan Komitmen Administrator
BAB V "Becik Kethithik Ala Ketara": Renungan Perilaku Politik Bangsa Indonesia
Dewa Suci itu Bernama "Pimpinan Partai"
PP 37/2006 = Money for All
Membaca "Runtuhnya Demokratisasi Desa"
Mahasiswa: "Gejolak, Inkonsistensi dan Sustainability"
Dewa Suci itu Bernama "Pimpinan Partai"
PP 37/2006 = Money for All
Membaca "Runtuhnya Demokratisasi Desa"
Mahasiswa: "Gejolak, Inkonsistensi dan Sustainability"
BAB VI Tarian Perubahan Di Atas Panggung Penuh Kepentingan
Di Persimpangan Reformasi itu Kuberhenti
Diantara Etnis yang Memiliki Kekuatan: Cina dan Jawa
Ormas Yang Tak Bosan Berjuang!
Siapa (lagi) Yang Punya Kekuatan?
Di Persimpangan Reformasi itu Kuberhenti
Diantara Etnis yang Memiliki Kekuatan: Cina dan Jawa
Ormas Yang Tak Bosan Berjuang!
Siapa (lagi) Yang Punya Kekuatan?
BAB VII Kunci-Kunci Sukses Perubahan Sosial: Belajar dari Revolusi Iran
Kekuatan di Belakang Revolusi Iran
Ulama, Cendekia dan Cendekiawan Alim
Ulama dan Karakteristik "Dua Wajah"
Dukungan. Publik dan Gerakan Perubahan Sosial yang Alami
Konteks Indonesia
Ulama dan Cendekia
Ideologisasi
Ideologi dan Gerakan Publik
Komitmen Elit dan Pendidikzin Politik (yang Panjang)
Kekuatan di Belakang Revolusi Iran
Ulama, Cendekia dan Cendekiawan Alim
Ulama dan Karakteristik "Dua Wajah"
Dukungan. Publik dan Gerakan Perubahan Sosial yang Alami
Konteks Indonesia
Ulama dan Cendekia
Ideologisasi
Ideologi dan Gerakan Publik
Komitmen Elit dan Pendidikzin Politik (yang Panjang)
BAB VIII Civil Society dan Pembangkangan Publik: Suatu Reaksi "Patah Hati"
Sejarah Demokrasi Klasik
Civil Society: Upaya Membangun Kekuatan Lokal
Civil Society: Upaya. Mengobati Sakit Hati?
Negara dan Pembangkangan Publik
Penyebab Timbulnya Pembangkangan Publik
Konsekuensi Pembangkangan Publik
Pembangkangan Publik dan Nilai-Nilai Kebijakan
Pemerintah harus "Mengambil Hati Publik"
Sejarah Demokrasi Klasik
Civil Society: Upaya Membangun Kekuatan Lokal
Civil Society: Upaya. Mengobati Sakit Hati?
Negara dan Pembangkangan Publik
Penyebab Timbulnya Pembangkangan Publik
Konsekuensi Pembangkangan Publik
Pembangkangan Publik dan Nilai-Nilai Kebijakan
Pemerintah harus "Mengambil Hati Publik"
BAB IX Pelajaran Baru tentang Bahasa Kebijakan: Keberpihakan
Administrasi Negara Yang Lebih Publik
Dua Kubu yang Tak Pernah Sejalan
Kebijakan Publik, Aktor Rasional dan Amanah
Publik mungkin bukan anak yang baik, tetapi
Aktor Rational dan Kebijakan Publik Tidak Sederhana
Etika Protestan, n-Ach dan Amanah dalam Islam: Sang Pemberi Motivasi
Masa-Masa. Sulit Transisi
Pertanyaan Sisa. dalam Reformasi
Waspada dengan Perkembangan, Global
Bandul Kekuasaan
Parlemen "Sang Raja"
Demokrasi Tenclensius: Parlemen, Eksekutif dan Sikap kepada Pasar Bebas
Pelajaran Baru tentang Bahasa Kebijakan: Keberpihakan
Administrasi Negara Yang Lebih Publik
Dua Kubu yang Tak Pernah Sejalan
Kebijakan Publik, Aktor Rasional dan Amanah
Publik mungkin bukan anak yang baik, tetapi
Aktor Rational dan Kebijakan Publik Tidak Sederhana
Etika Protestan, n-Ach dan Amanah dalam Islam: Sang Pemberi Motivasi
Masa-Masa. Sulit Transisi
Pertanyaan Sisa. dalam Reformasi
Waspada dengan Perkembangan, Global
Bandul Kekuasaan
Parlemen "Sang Raja"
Demokrasi Tenclensius: Parlemen, Eksekutif dan Sikap kepada Pasar Bebas
Pelajaran Baru tentang Bahasa Kebijakan: Keberpihakan
Daftar Pustaka
Tentang Penulis
Tentang Penulis
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar