DAFTAR ISI :
BAB 1. PENDAHULUAN
Penyusunan Prolegnas
Proses Pembentukan Undang-Undang
BAB 2.
ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN NORMA HUKUM
Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan
-
Definisi Perundang-undangan
-
Fungsi Perundang-undangan
Norma Hukum
Norma Hukum dalam Negara
-
Norma Fundamental Negara
-
Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara
-
Undang-Undang Formal
-
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom
-
BAB 3. HIERARKI NORMA HUKUM INDONESIA
Norma Hukum Indonesia
Kritik Akademis
Aspek-Aspek Politik Hukum Nasional
BAB 4. ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pendapat I.C. Van Der Vlies dan Hamid Attamimi
Asas-Asas Menurut UU No. 10 Tahun 2004
BAB 5.
PAPARAN SEKILAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004
Latar Belakang
-
Konsideran
-
Dasar Hukum
Jenis dan Hierarki
Mated Muatan
BAB 6. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Tahap Perencanaan (Menurut UU No. 10 Tahun 2004)
Tahap
Persiapan RUU (Menurut UU No. 10 Tahun 2004)
Tahap Pembahasan RUU di DPR RI
-
Tahap Pembahasan RUU di DPR RI (Menurut UU No.
10 Tahun 2004)
-
Tahap Pembahasan RUU di DPR RI (Menurut Peraturan
Tata Tertib DPR RI)
Tahap
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan UU
-
Tahap Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
UU (Menurut UU No. 10 Tahun 2004)
-
Tahap Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
UU (Menurut Peraturan Presiders Nomor 1 Tahun 2007)
-
BAB 7.
PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH
Penyusunan Rancangan Undang-Undang
-
Penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas
-
Penyusunan RUU di Luar Prolegnas
Penyampaian RUU kepada DPR RI
BAB 8. PROSES PERSIAPAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DPR RI
BAB 9.
PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DPD RI
Tingkat Pembicaraan
-
Pembicaraan Tingkat 1
-
Pembicaraan Tingkat 2
Prakarsa Penyusunan Usul RUU
Pengajuan dan Pembahasan RUU
-
Menurut Peraturan Tata Tertib DPD RI
-
Menurut Peraturan Tata Tertib DPR RI
Pembahasan
RUU yang Berasal dari DPR RI atau Presiden di DPD RI
Pengesahan RUU dari DPR RI atau Presiden di DPR RI
BAB 10.
IKHTISAR PEDOMAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Tahap Pererlcanaan
Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang
Tahap
Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat
Tahap Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Tahap Pengundangan Rancangan Undang-Undang
BAB 11. KERANGKA LUAR UNDANG-UNDANG
Judul
Pembukaan
Batang Tubuh
Penutup
Penjelasan
Lampiran
BAB 12. TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Teknik Penyusunan Undang-Undang
Judul
Pembukaan
-
Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha
Esa"
-
Jabatan Presiden Republik Indonesia
-
Konsiderans
-
Dasar Hukum
-
Diktum
Batang Tubuh
-
Ketentuan Umum
-
Materi Pokok yang Diatur
-
Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)
-
Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)
-
Ketentuan Penutup
Penutup
Penjelasan (Jika Diperlukan)
Lampiran (Jika Diperlukan)
BAB 13. PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Fungsi Legislasi DPR RI
-
Penyusunan Prolegnas (Menurut UU No. 10 Tabun
2004)
-
Penetapan Prolegnas (Menurut Keputusan DPR RI
No. 01/DP RI/111/2004-2005)
-
Pengelolaan Prolegnas (Menurut Peraturan
Presiden Nomor 61 Tabun 2005)
Prolegnas Tabun 2005-2009
-
Dasar Hukum Penyusunan (Keputusan DPR RI No. 01/DPR-RI/111/2004-2005)
-
Proses Penyusunan Prolegnas 2005-2009
-
Proses Penyusunan Prolegnas Prioritas
-
Penetapan RUU Prolegnas Prioritas
Prolegnas Tahun 2010-2014
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar
247 RUU Prolegnas Tahun 2010-2014
Lampiran 2. Daftar
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010
Lampiran 3. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peru ndang- Undangan
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar