PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATAT

PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Judul	:	PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATAT
Pengarang	:	Neng Djubaidah, S.H., M.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 1
Tahun Terbit	:	2010
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	480 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 24 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     107,000	diskon 15  %
Bayar	:	Rp      90.950

PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Pengarang: Neng Djubaidah, S.H., M.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 TANGGAPAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM “PEMBARUAN HUKUM ISLAM CONTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Islam dan poligami

RUU hukum perkawinan islam versi CLD-KHI

Anak lahir dari perkawinan hamil karena zina

Ikrar talak dapat dilakukan oleh suami atau istri

BAB 3 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Pengertian rukun dan syarat perkawinan

Asas-asas hukum perkawinan islam

Rukun dan syarat perkawinan

Mahar atau maskawin menurut hukum islam

Hak nafkah iddah bagi istri

Pesta perkawinan atau walimah dan pencatatan perwakinan

BAB 4 PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Pengertian perkawinan tidak dicatat

Perbandingan perkawinan tidak dicatat dengan perkawinan perempuan hamil karena zina dan hamil akibat perkosaan

Perbandingan perkawinan tidak dicatat dengan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda

Perbandingan perkawinan tidak dicatat dengan ketentuan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU no 23 tahun 2004

BAB 5 PENCATATAN PERKAWINAN

Sekularisasi pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia

Pencatatan perkawinan dalam UU no 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Pencatatan perkawinan dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanannya

Pencatatan perkawinan dalam kompilasi hukum islam

Pencatatan perkawinan dalam UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Pencatatan perkawinan dalam RUU HM-PA. Bpkwn tahun  2007

Pencatatan perkawinan dan pengertian anak sah dalam draf RUU hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan tahun 2005

Perbandingan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat dengan anak yang lahir dari hasil zina dan anak yang lahir dari perkawinan tanpa ucapan mahar

Beberapa usulan lain terhadap RUU hukum terapan peradilanm agama bidang perkawinan tahun 2005

BAB 6 PERKAWINAN SAH YANG DISEMBUNYIKAN DAN KUMPUL KEBO

Perkawinan sah yang disembunyikan

Kumpul kebo

BAB 7 HUKUMAN BAGI PELAKU PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Perubahan ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan

Bentuk hukuman

Pelaku pelanggaran hukum pencatatan perkawinan

Pengakuan anak hasil perkawinan tidak dicatat

Jenis delik dalam RUU-HM-PA Bperkwn tahun 2007

Usulan hukuman, unsur-unsur tindak pidana perkawinan dan jenis delik

Itsbah nikah dan alat bukti nikah

BAB 8 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM

UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bagi orang islam

Peraturan pemerintah no 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Peraturan menteri agama republik indonesia no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Keputusan bersama direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji dan direktur jenderal dan direktur jenderal protokoler dan konsuler no 280/07 tahun 1999, no D/447/tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan warga negara indonesia di luar negeri


KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article